bagusnya indonesia ......

LightBlog

Minggu, 18 Maret 2018

Perebutan Jabatan Wakil Ketua MPR di Partai Golkar, Ini Pembelaan Mahyudin Tolak Digantikan Titiek Soeharto


Hasil revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau lebih dikenal dengan UU MD3 yang telah berlaku meski tanpa tanda tangan presiden sejatinya tidak menyinggung posisi wakil ketua MPR dari Partai Golkar. Hal ini karena partai Golkar telah menempatkan wakilnya untuk menduduki jabatan sebaga wakil ketua MPR. Dalam UU MD3 yang baru ada tiga partai yang mendapatkan jatah untuk menduduki posisi wakil ketua MPR yaitu PDIP, Gerindra dan PKB.

Namun dibalik itu justru di dalam tubuh partai Golkar kini yang panas. Apa pasalnya? Seperti dilansir cnnindonesia (19/03/18), anggota Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menegaskan akan mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurutnya, pergantian posisi pimpinan MPR yang dilakukan partainya bertentangan dengan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).


Hal itu menanggapi keputusan pleno Golkar yang menetapkan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Suharto sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin. "Saya akan membela diri dan membela hak-hak saya sebagai kader Golkar," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).

Mahyudin menjelaskan dalam UU MD3 disebutkan pergantian pimpinan MPR hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. Selain dari ketentuan itu, Mahyudin berkata pimpinan MPR tidak bisa diganti.

Lebih lanjut, Mahyudin menilai pergantian dirinya akibat ada perbedaan gaya politik dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Perbedaan itu timbul sejak Munas Golkar pada akhir 2017. "Saya menyikapi dengan dingin saja mungkin saya ada perbedaan gaya politik dengan Ketum. Bisa jadi ini masalah suka atau tidak suka," ujarnya.

Selain gaya politik, Mahyudin pun menduga pergantian dirinya merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Airlangga dan Titiek saat Munas Golkar. Ia menduga Airlangga menjanjikan jabatan wakil ketua MPR asalkan Titiek tidak mencalonkan diri sebagai Ketum. "Rumornya memang ada kesepakatan Mbak Titiek tidak maju calon ketum (karena) dipromosikan jadi wakil ketua MPR," ujar Mahyudin.

Ia menegaskan tidak akan berencana mengundurkan diri meski pergantian kursi pimpinan MPR Fraksi Golkar merupakan keputusan partai. "Saya tidak ada agenda untuk mengundurkan diri," ujarnya.

Sebelumnya, rapat pleno partai Golkar menyepakati pergantian kursi wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Titiek. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Sadzily menyatakan keputusan itu telah disetujui seluruh kader Golkar dalam rapat pleno yang berlangsung tertutup di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/3) malam.

"Ya, tadi sudah disetujui bahwa sudah disahkan bahwa wakil ketua MPR kepada mbak Titiek," kata Ace kepada wartawan usai rapat pleno.

Sementara mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto merespons pergantian wakil ketua MPR tersebut. Menurut Setnov, Mahyudin memiliki kapasitas dan prestasi baik di Golkar maupun Parlemen.

"Ya, tentu kebijakan daripada ketua yang baru. Tapi Pak Mahyudin tentu disayangkan karena mempunyai prestasi yang sangat baik di partai Golkar maupun dalam kiprah di parlemen," kata Setnov sebelum mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Setnov mengatakan Mahyudin kerap turun ke daerah melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Menurut terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP itu, dengan sisa waktu kepemimpinan periode 2014-2019 sangat disayangkan ada pergantian pada pimpinan MPR. "Tentu dengan waktu yang sangat pendek, ini tentu sangat disayangkan," tuturnya.

Meskipun demikian, mantan Ketua DPR itu mengakui bila Titiek Soeharto mempunyai pengalaman memimpin di Komisi IV DPR. Setnov pun tak mempermasalahkan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno DPP Golkar.

"Ya, Bu Titiek sosok orang yang mempunyai leadership tinggi, karena pernah memimpin di komisi IV, saya rasa tidak ada masalah," ujarnya.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar